1.
Diskusikan
prospek dan permasalahan dalam pengaplikasian konsep Balance Scorecard pada organisasi sektor publik, khususunya pada
pemerintah daerah!
Jawaban :
Teknik
pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan untuk berbagai
organisasi dewasa ini adalah Balance Scorecard. Yang melibatkann empat aspek
yaitu :
a. Perspektif
financial
b. Perspektif
kepuasan pelanggan
c. Perspektif
efisiensi proses internal
d. Perspektir
pembelanjaan dan pertumbuhan.
Keempat
perspektif tersebut menjadikan satu kesatuan yang tidak dapt dipisahkan dan
merupakan indikator pengukuran kinerja yang saling melengkapi indikator
kepuasan masyarakat secara lebih transparan. Objektif dan terukur serta mampu
mengidentifikasi proses kerja dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan
dalam mencapai misi dan strategi.
2.
Analisislah
key success factor pada organisasi
pemerintah daerah, setelah itu tentukan key
performance indicator-nya!
Jawaban :
Instansi
pemerintah adalah organisasi yang pure
non profit oriented. Kinerja instansi pemerintah harus di ukur dari
askpek-aspek yang komprehensif baik financial maupun nonfinansial. Berbagai
aspek yang harus diukur adalah : a) kelompok keluaran (output); b) kelompok proses (process);
c) kelompok keluaran (output); d)
kelompok hasil (out come); e)
kelompok manfaaat (benefit); f)
kelompok dampak (impact). Selain itu
ruang lingkup pengukuran kinerja sangat luas. Pengukuran kinerja harus mencakup
kebijakan (policy), perencanaan dan
penganggaran (planning and budgeting),
kualitas (quality), kehematan (economy), keadilan (equity), dan juga pertanggungjawaban (accountability).
Sebagai
contoh kasus yang terjadi pada Kantor Pemadam Kebakaran. Kebakaran yang menimpa
19 rumah penduduk Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, merupakan
bukti betapa loyo dan amburadulnya pelayanan mobil pemadam kebakaran (MPK).
Sekaligus juga diungkapkan persiapan aparat pemerintah kabupaten (Pemkab)
mengantisipasi musim kemarau. Hal itu diungkapkan oleh penduduk setempat maupun
tokoh masyarakat di Kudus menanggapi kebakaran di desa tersebut. Selain 19
rumah ludes terbakar dan rata dengan tanah, tiga rumah penduduk dirobohkan
untuk mencegah rumah lain ikut terbakar. Menurut salah satu warga setelah
mengetahui adanya kebakaran, ia bergegas meminjam telepon ke rumah dealer
sepeda motor yang terletak sekitar 700 meter dari lokasi kebakaran. Lalu
menelepon ke pemadam kebakaran Pemkab Kudus, namun baru satu jam kemudian
muncul dua unit MPK (Harian Kompas 12 Oktober).
Ilustrasi
kasus ini menunjukan belum adanya kejelasan tentang indicator kinerja atau
kelebihan suatu Dinas Pemadam Kebakaran. Sistem pengukuran kinerja formal
nampaknya belum diterapkan sehingga tidak ada kriteria yang jelas bagaimana
sebenarnya Dinas Pemadam Kebakaran ini dinilai berprestasi atau gagal. Keluhan
masyarakat seperti yang terjadi di Kudus tersebut membuktikan tingkat pelayanan
yang tidak memuaskan. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kasus diatas memberikan
pelajaran yang sangat berharga bahwa formulasi pengukuran kinerja harus
memperhatikan keiinginan dan harapan publik. Sungguh ironis jika suatu instansi
dalam laporan pertanggungjawabannya dinilai cukup berhasil tetapi masyarakat
yang menikmati langsung jasanya justru banyak yang mengeluh atas pelayanan yang
diberikan.
Permasalahan
di atas memerlukan solusi berupa perumusan sistem pengukuran kinerja yang
mengintegarsikan kepentingan manajemen isntansi dengan harapan stakeholders
eksternal terutama direct users. Dengan formulasi sistem pengukuran kinerja
yang harmonis dan responsive terhadap banyaknya keinginan stakeholders ini,
diharapokan bias mengurangi gap
(kesenjangan) antara apa yang dharapkan masyarakat dengan apa yang di lakukan
publik servants sebagai abdi masyarakat.
3.
Diskusikan
bagaimanakah menciptakan sistem manajemen kompensasi yang dapat mendorong
kinerja unit kerja pemerintah!
Jawaban :
Pada dasarnya sistem kompensasi
suatu organisasi harus direncanakan dan di buat, hal ini diperlukan sebagai
daya dukung para pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi.
Hal yang dapat dijadikan kebijakan
dalam penetapan sistem kompensasi ada empat faktor, yaitu :
a. Dari faktor organisasi (the
organization), penetapan kompensasi harus di lihat dari sisi kebijakan
manajemen, keadaan politik yang mempengaruhi organisasi dan kemampuan
organisasi dalam melakukan pembayaran.
b. Dari faktor pegawai (the
employee) , penetapan kompensasi ini harus menyentuh hal-hal yang berkaitan
dengan kinerja pegawai itu, pembayaran berdasarkan merit, variable gaji,
pembayaran yang didasarkan pada keterampilan pegawai, pembayaran berdasarkan
pada kompetensi, Senioritas pegawai, pengalaman kerja, hubungan keanggotaan
dalam organisasi, potensinya, pengaruh politik dan yang terakhir adalah
keberuntungan.
c. Dari faktor pasaran tenaga kerja (the
labor market), penetapan kompensasi juga harus melihat kompensasi yang
berlaku secara umum di pasar tenaga keja, untuk itu organisasi dalam menetapkan
system kompensasi ini haruslah melakukan survey pada organisasi lain,
kelayakan, biaya hidup, organisasi buruh, tingkat social dan perundang-undangan
ekonomi yang berlaku.
d. Sedangkan dari faktor pekerjaan (the
job), maka penetapan system kompensasi harus di dasari dengan, analisa
jabatan (job analysis), uraian tugas pekerjaan (job description),
evaluasi jabatan (job evaluation) dan terakhir penawaran secara kolektip
(collective bargaining).
4.
Jelaskan
strategi implementasi pengukuran kinerja value
for money!
Jawaban :
Tolak
ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi
laba( swasta) maupun organisasi nonprofit (sector publik) adalah value for money yang meliputi penilaian
efisiensi, afektifitas, dan ekonomis.
Ø Efisiensi
adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli
oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu.
Ø Efektifitas
adalah hubungan antara output dan tujuan, di mana efektifitas diukur
berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi
mencapai tujuan yang telah diterapkan.
Ø Ekonomin
adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada
kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan.
5.
Jelaskan
faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja!
Jawaban :
ada
3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang antara lain :
a. Faktor
individu: kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman tingkat sosial
dan demografi seseorang.
b. Faktor
psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja
c. Faktor
organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem
penghargaan (reward system)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar